Home / berita umum / Negara Diperintah Patuh Putusan MK

Negara Diperintah Patuh Putusan MK

Negara Diperintah Patuh Putusan MK – KPU ngotot dapat memberlakukan aturan yg melarang eks narapidana buat nyaleg. Meski sebenarnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan dengan ketentuan spesifik. Seluruh warga negara, negara diperintah patuh putusan MK.

” Aturan yg ditata dalam Aturan KPU (PKPU) itu tidak mematuhi hak konstitusional warga negara sama seperti ditanggung oleh konstitusi lewat Point 28J ayat (2), Putusan MK Nomer 42/PUU-XIII/2015 serta UU Nomer 7 Th. 2017 berkenaan Umum, ” kata hukum tata negara dari Udayana Bali, Jimmy Usfunan, Minggu (24/6/2018).

filosofis, pembatasan hak asasi manusia sanggup dijalankan dengan perjanjian rakyat tersebut lewat wakil-wakilnya. Jadi yg konstruksi Point 28J ayat (2) UUD 1945 yg sebutkan :

” Dalam mobilisasi hak serta kebebasannya, tiap tiap orang perlu tunduk pada pembatasan yg dengan undang-undang……. “

” Selanjutnya supaya merawat hak konstitusional warga negara serta tdk dibatasi sewenang-wenang oleh pembentuk UU, teristimewa berkenaan pembatasan hak politik udah ada Putusan MK Nomer No. 42/PUU-XIII/2015, yg konstruksi ketentuannya disertai Point 240 ayat (1) UU Pemilu, ” papar Jimmy yg lagi tengah ada pada Fraknfurt, Jerman manfaat ikuti short course berkenaan hukum ketatanegaraan .

Diluar itu, dalam hukum positif Point 76 ayat (3) UU Pemilu tekankan aturan KPU diundangkan. Oleh karena itu, sikap KPU yg memaksakan PKPU tentang larangan eks koruptor/napi nyaleg tiada pengundangan dinilai memperlihatkan ketidaktaatan pada sistim hukum yg ada.

” Kewenangan apa yg oleh KPU jadi mencabut hak konstitusional warga negara? Terlebih aksi itu nyata-nyata bertentangan dengan Putusan MK serta undang-undang yg ada, ” pungkas Jimmy mengatakan.

About admin