Home / berita umum / Persatuan Perawat Minta Kejelasan Status PNS Kepada Jokowi

Persatuan Perawat Minta Kejelasan Status PNS Kepada Jokowi

Persatuan Perawat Minta Kejelasan Status PNS Kepada Jokowi – Dewan Pengurus Pusat serta Dewan Pengurus Lokasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bersua dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Dalam peluang itu, beragam permasalahan keperawatan dikaji, termasuk juga kajian bab kejelasan status perawat yg sempat dipandang seperti nonpegawai negeri sipil (PNS) .

Pertemuan berjalan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018) . Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri-Sekretaris Negara Pratikno serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

” Kami katakan sukur serta terima kasih terhadap Bapak Presiden di tengahnya aktivitas bisa terima kami PPNI seluruhnya Indonesia. Jadi kami membawa ketua-ketua PPNI propinsi seluruhnya Indonesia. Hanya satu yg tdk dapat sampai di sini, dari Maluku Utara, terkendala belum juga hingga sampai sini pada saatnya serta minta maaf. Selebihnya berikut ini kami, yg terpenting dapat bersua dengan Pak Presiden serta banyak menteri buat bersilaturahmi serta diskusikan berbagai perihal berkaitan keperawatan di Indonesia, ” kata Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah.
Harif selanjutnya membacakan beberapa point berkaitan saran PPNI. Pertama, PPNI beri dukungan program pemerintah yg berkaitan Nawacita yg focus pada usaha preventif serta promotif buat percepat penambahan derajat kesehatan warga.

” Kalau tersedianya serta kapasitas perawat baik dari bagian jumlahnya kompetensi serta sebaran di seluruhnya Indonesia, kami mengajukan butuh ditingkatkan pendayagunaan dalam mengerjakan serta menyukseskan program favorit pemerintah. Karena itu, kami mengajukan terdapatnya kebijaksanaan peletakan perawat di desa serta kelurahan, ” ujarnya.
Harif mengemukakan, buat beri dukungan saran itu, dibutuhkan pun instrumen yg lainnya, seperti suport dari Dana Desa yang bisa dialokasikan buat beri dukungan kesibukan peletakan perawat di desa itu.

” Yg ke-2, buat beri dukungan penambahan kualitas service keperawatan, kami butuh terdapatnya susunan keperawatan di tingkat Kementerian Kesehatan yang bisa merangkum serta memastikan kebijaksanaan strategis berkaitan dengan keperawatan ini. Pernah ada, namun ini hari tidak lagi ada hingga beberapa kalaupun kami mengajukan kebijaksanaan itu minta cepat terkoordinasi dengan baik, hingga butuh satu susunan yg dahulu sempat ada, ” katanya.

Diluar itu, Harif mengemukakan pihaknya bersukur sebab pemerintah udah menyepakati pola pegawai pemerintah dengan kesepakatan kerja (P3K) . ” Ini suatu yg lebih baik serta moga-moga kami meminta implementasinya di pemda yg mungkin butuh dipantau sebab aduan di daerah di provinsi-provinsi ini berkaitan kebijaksanaan dalam otonomi daerah, ” ujarnya.

Harif memasukkan pihaknya masih tetap butuh kebijaksanaan yg, apabila bisa saja, mendapat dukungan dengan perpres. Ini berkaitan dengan status banyak perawat yg sempat diambil jadi abdi negara namun non-PNS.

” Kami masih tetap butuh kebijaksanaan andaikan bisa saja Bapak mengeluarkan perpres berkaitan dengan banyak perawat yg sudah diambil jadi abdi negara non-PNS, tetapi sebelum PP No 48 Tahun 2005 yg melarang terima honor, namun mereka telah kerja serta hingga sampai ini hari masih tetap ada yg belum juga jelas statusnya, ” jelas Harif.

Dalam pertemuan itu, PPNI pun mengatakan bantuannya pada program Agunan Kesehatan Nasional serta implementasi dari Universal Health Coverage BPJS. Meskipun di sejumlah tempat masih tetap mempermasalahkan defisit.

” Tetapi kami lihat kalau program itu telah baik, hanya butuh ditambah implementasi dengan azas adil lumrah. Karenanya, kami usulkan ke pemerintah atau kementerian buat dapat melakukan revisi aturan rasio pembagian jasanya. Sebab kami masih tetap peroleh ketimpangan yg amat jauh antartenaga kesehatan dalam kondisi penerapan JKN yg berkeadilan serta berkewajaran, ” katanya.

About admin